• Netralitas

    Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting. Netralitas ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang larangan ASN terlibat politik praktis.

  • Dilarang

    ASN maupun Honorer dilarang mengunggah, menanggapi seperti like, komentar atau sejenisnya. Juga dilarang menyebarluaskan gambar atau foto, visi dan misi, maupun keterkaitan lain dengan Calon Kepala Daerah, Calon Legislatif dan Calon Presiden di media online maupun media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, website dan sebagainya).

  • Laporkan

    Segera laporkan apabila menemukan ASN maupun Honorer yang kedapatan melakukan kegiatan yang melanggar netralitas, baik di media online maupun media sosial dengan tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti.

  • Rahasia

    Demi keamanan dan kenyamanan, identitas Pelapor akan kami rahasiakan. Identitas dan kontak Pelapor akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja dengan tetap mempertimbangkan urgensi dan potensi konsekuensinya.

Status Laporan
Pengaduan

Lacak Laporan Anda

  • Temukan status laporan Anda dengan memasukkan Email laporan pada kotak di bawah ini:

Quotes
Netralitas ASN